Kebijakan Publik Adalah
Kebijakan publik menurut kamus Administrasi Publik (Chandler and Plano, 1988: 107) Public Policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Lebih lanjut Chandler and Plano menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan oarang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah (Keban, 2008: 60). Sedangkan Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008: 60) memberikan definisi kebijakan publik yaitu whatever a government decides to do or not to do. Sedangkan Peterson (dalam Keban, 2008: 61) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap ”siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.
Sementara itu Amir Santoso dalam Winarno (2007; 3) mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukaan oleh para ahli dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat di bagi dua. Pertama, menganggap kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka memandang kebijakan dalam tiga lingkungan yaitu sebagai proses perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan atau dapat dikatakan sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kedua menganggap kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal sebagai akibat yang diramalkan.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah (aktor-aktor yang terlibat) melalui serangkaian proses kegiatan yang sistematis, teratur dengan berorientasi pada tujuan dan sasaran yang jelas dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Sehingga kebijakan publik merupakan sesuatu yang nyata dilakukan oleh pemerintah yang berguna demi kemaslahatan dan keberlangsungan pemerintahan di masa akan datang sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang aman dan tentram. Kebijakan publik disini dibatasi sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Berkenaan dengan daerah otonom (kabupaten/kota) maka kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif/ataupun eksekutif di tingkat daerah otonom.
Lebih lanjut Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia Wikepedia dalam Nugroho (2008:36, 2008: 267-268) menyebutkan kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut ini:
Education policy refers to the collection of laws and rules that govern the operation of education system. Its seeks to answer question about the purpose of education, the objectives (societal and personal) that it is designed to attain, the methods for attaining them and the tools for measuring their success of failure.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O’Neil dalam Nugroho (2008:36) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Pendapat tersebut dikatakan lebih lanjut seperti berikut ini;
......education policy in the twenty first century is the key to global security, sustainability and survival....education policies are central to such global mission....a deep and robush democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state necessary to sustain democracy at the national leves so that strong democratic nation-states can buttress from of international governance and ensure that globalization becomes a force for global sustainability and survival....
0 Response to "Kebijakan Publik Adalah "
Post a Comment