Makna Komunikasi Politik dalam Sistem Politik
Makna Komunikasi Politik.
Istilah komunikasi politik masih relatif baru dalam ilmu politik. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960:3-64) dalam bukunya berjudul The Politics of the Development Areas, dia membahas komunikasi politik secara rinci.
Sebelum tahun 1960, ilmu politik tidak mengenal istilah komunikasi politik. Hal ini bukan berarti tidak ada studi yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial (ilmuwan politik, ilmuwan komunikasi, sosiolog, ataupun psikolog) terhadap masalah yang menjadi objek studi dari komunikasi politik.
Studi komunikasi politik mencakup dua disiplin dalam ilmu-ilmu sosial: ilmu politik dan ilmu komunikasi (Sumarno, 1989:30). Hal ini dapat dijadikan suatu kajian oleh ilmuwan komunikasi seperti halnya ilmuwan politik. Buku-buku teks tentang komunikasi politik lebih banyak ditulis oleh ilmuwan komunikasi daripada ilmuwan politik. Hal ini menandakan ilmu komunikasi lebih erat berhubungan dengan komunikasi politik, daripada ilmu politik.
Kegiatan yang mempelajari materi komunikasi politik telah ada semenjak lama, walaupun tidak di bawah bendera komunikasi politik. Studi tentang tingkah laku pemilih, propaganda dan perang urat syaraf, serta perubahan attitude dalam proses komunikasi telah diadakan semenjak lama (Sumarno, 1989:143-188). Semua studi ini telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pengembangan studi komunikasi politik pada masa setelah 1960.
Menurut Almond (1960:12-17), komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian, menurut Almond, komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Almond (1960: 45) menulis: All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication (Semua fungsi-fungsi dalam system politik, apakah itu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penghakiman aturan, semuanya ditunjukkan melalui sarana komunikasi).
Tulisan Almond menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
Di segi ini, keberadaan politikus tidak bisa dalam pembicaraan komunikasi politik. Sebab, politikus itu peran dan fungsinya menjadi salah satu elemen komunikasi politik. Baik sebagai komunikator politik, atau sebaliknya menerima pesan-pesan politik yang disampaikan rakyat kepada politikus. Misalnya di saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 Oktober 2005 lalu, banyak unjuk rasa atau demonstrasi yang ditujukan kepada lembaga legislatif/DPR. Di situ berkumpul para politikus yang duduk sebagai legislatif. Rakyat telah memilih anda, sehingga anda dapat duduk menjadi seorang anggota legislative yang mereka harapkan satu saat Anda (para anggota DPR) mau memperhatikan nasib mereka. Ini merupakan sebuah contoh betapa kentalnya komunikasi politik dengan kehidupan politik. Ulasan mengenai komunikator politik, pesan-pesan politik dan komponen komunikasi politik lainnya, akan kita bahas dalam uraian tersendiri.
0 Response to " Makna Komunikasi Politik dalam Sistem Politik"
Post a Comment