Masalah Demokrasi Indonesia
Dari segi teknis atau prosedur, Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput (golongan putih) yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hak untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Tingginya angka golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak.
Dari segi etika politiknya. Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya.Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan money politics. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui money politics secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya.
Dari segi sistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprasruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu. Dalam lembaga legislatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat).
Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.
Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasab pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginklan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.
3.2. Tanggapan Penulis
Sistem Pemerintahan Indonesia memegang sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan isi dari Pasal 4 ayat 1. Dilihat dari ciri-cirinya sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan presedensial yaitu karena negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus menjadi kepala negara, dilihat dari sistem pemilihan presiden Indonesia diangkat berdasarkan demokrasi yaitu menurut pilihan rakyatnya. Namun dari Sistem yang bagus, Indonesia masih memiliki masalah dalam demokrasinya. Indonesia merupakan negara Demokrasi namun rakyatnya banyak yang tidak ikut andil dalam hal ini sehingga dalam pemilihan presiden banyak di pakai kecurangan. Begitupun dari segi politiknya banyak sekali aktor-aktor politik yang pandai membuat janji dan kebohongan pada masarakat, sehingga dalam politik mudah timbulnya kecurang yaitu money politik, dimana orang yang banyak uang bisa lebih mudah menjadi seorang pemimpin. Dan dari segi prosedurnya juga sistem demokrasi dipergunakan untuk penipuan terhadap rakyat, dimana lembaga yang seharusnya mengerti bagaimana perasan rakyat malah lupa akan tugasnya dan mementingkan kedaulatan pribadinya.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Demokrasi dapat dijadikan sebagai sistem politik yang mengatur pemerintahan suatu Negara serta sebagai sikap hidup yang mengtur kehidupan masyarakat dalam keikut sertaan dalam pemerintahan. Demokrasi adalah system pemerintaha dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. System demokrasi yang di jalankan oleh suatu Negara memiliki cirri khas tersendiri yang membedakannya dengan system yang dianut Negara lain, namun mayoritas system yang dianut oleh suatu Negara berorientasikan pada system demokrasi yang ada di Amerika. Bentuk-bentuk demokrasi yang dianut oleh suatu Negara biasanya system demokrasi langsung, perwakilan dan permusyawaratan. Indonesia sendiri adalah penganut bentuk perwakilan.
Indonesia melaksanakan system coba dalam menggunakan system demokrasi, karena pada perkembangannya Indonesia menganut demokrasi yang terus berganti. Mulai dari system demokrasi dmokrasi Liberal, demokrasi terpimpipin sampai kembali lagi ke demokrasi pancasila
3.2. Saran
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sangat pas untuk diterapkan di Indonesia, karena dirancang sesuai dengan kepribadian dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Pengamalan nilai-nilai pancasila sangatlah penting untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi. Oleh karena itu pendidikan pancasila sangatlah penting bagi geneasi muda penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa kita ke tingkat internasional.
Dari segi etika politiknya. Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya.Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan money politics. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui money politics secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya.
Dari segi sistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprasruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu. Dalam lembaga legislatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat).
Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.
Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasab pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginklan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.
3.2. Tanggapan Penulis
Sistem Pemerintahan Indonesia memegang sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan isi dari Pasal 4 ayat 1. Dilihat dari ciri-cirinya sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan presedensial yaitu karena negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus menjadi kepala negara, dilihat dari sistem pemilihan presiden Indonesia diangkat berdasarkan demokrasi yaitu menurut pilihan rakyatnya. Namun dari Sistem yang bagus, Indonesia masih memiliki masalah dalam demokrasinya. Indonesia merupakan negara Demokrasi namun rakyatnya banyak yang tidak ikut andil dalam hal ini sehingga dalam pemilihan presiden banyak di pakai kecurangan. Begitupun dari segi politiknya banyak sekali aktor-aktor politik yang pandai membuat janji dan kebohongan pada masarakat, sehingga dalam politik mudah timbulnya kecurang yaitu money politik, dimana orang yang banyak uang bisa lebih mudah menjadi seorang pemimpin. Dan dari segi prosedurnya juga sistem demokrasi dipergunakan untuk penipuan terhadap rakyat, dimana lembaga yang seharusnya mengerti bagaimana perasan rakyat malah lupa akan tugasnya dan mementingkan kedaulatan pribadinya.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Demokrasi dapat dijadikan sebagai sistem politik yang mengatur pemerintahan suatu Negara serta sebagai sikap hidup yang mengtur kehidupan masyarakat dalam keikut sertaan dalam pemerintahan. Demokrasi adalah system pemerintaha dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. System demokrasi yang di jalankan oleh suatu Negara memiliki cirri khas tersendiri yang membedakannya dengan system yang dianut Negara lain, namun mayoritas system yang dianut oleh suatu Negara berorientasikan pada system demokrasi yang ada di Amerika. Bentuk-bentuk demokrasi yang dianut oleh suatu Negara biasanya system demokrasi langsung, perwakilan dan permusyawaratan. Indonesia sendiri adalah penganut bentuk perwakilan.
Indonesia melaksanakan system coba dalam menggunakan system demokrasi, karena pada perkembangannya Indonesia menganut demokrasi yang terus berganti. Mulai dari system demokrasi dmokrasi Liberal, demokrasi terpimpipin sampai kembali lagi ke demokrasi pancasila
3.2. Saran
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sangat pas untuk diterapkan di Indonesia, karena dirancang sesuai dengan kepribadian dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Pengamalan nilai-nilai pancasila sangatlah penting untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi. Oleh karena itu pendidikan pancasila sangatlah penting bagi geneasi muda penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa kita ke tingkat internasional.
0 Response to "Masalah Demokrasi Indonesia"
Post a Comment