Sistem Perekonomian Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas kebijakan ekonomi:
(a) Memerangi hiperinflasi
(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c) merehabilitasi prasaran perekonomian
(d) Peningkatan ekspor
(e) Penyediaan lapangan kerja
(f) Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
(a)Jangka pendek
· Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
· Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
· Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
· Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
(b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
· UU tahun 1967 tentang Perbankan
· UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
· Uu tahun 1968 tentang Bank Asing
(d) Menjadi anggota kembali IMF
(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian
REPELITA III è 1979 – 1984, REPELITA IV è 1984 – 1989, REPELITA V è 1989 – 1994, REPELITA VI è 1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian
Prestasi Ekonomi dan Kondisi Ekonomi Per REPELITA.
REPELITA I dan II
Prestasi:
· Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
· Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun
· Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen
· Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
· Inflasi rata-rata 17 persen
· Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran
Kondisi:
· Boom minyak tahun 1973 dan 1978
Kibijakan:
· Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$
REPELITA III
Prestasi:
· Ekspor neto migas turun 38 persen
· Ekspor nonmigas turun 30 persen
· Impor nonmigas meningkat
· Neraca berjalan (current account) dari suprlus US $2.7 milyar menjadi difisit US $6.7 milyar
· PDB tumbuh hanya 2,24 persen
· Laju inflasi rata-rata 9 persen
· Porsi pelunasan hutang 17,3 persen dari pengeluaran
Kondisi:
· Boom minyak tahun 1982/1983
· Kemelut minyak dan resesi dinegara industri menyebabkan OPEC memotong harga dan produksi minyak
· Devaluasi 28 persen tahun 1983
Kibijakan:
· Penghematan anggaran belanja
· Penambahan pinjaman luar negeri
· Penggalakan ekspor nonmigas
· Pembatasan impor barang mewah
· Pengurangan perjalanan ke luar negeri
· Penggalakan penggunaan barang dalam negeri
· Penjadualan ulang dan pembatalan 50 persen proyek sektor publik
· Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan
· Penaikan harga bahan bakar minyak tahun 1984 dengan mengurangi subsidi
· Pengurangan subsidi atas pupuk, pesticida, dan pangan
· Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984
· Deregulasi parcial sistem perbankan dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadaan sistem pagu kredit
REPELITA IV
Prestasi:
· Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32 persen
· Beban hutang luar negeri menjadi membesar
· Penghematan anggaran dan pengawasan serta penertiban penggunaan anggaran
· Perkembangan pasar modal dan sektor perbankan yang luar biasa
· Laju inflasi rata-rata 9 persen
· Porsi pelunasan hutang 41,2 persen dari pengeluaran
Kondisi:
· Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
· Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi cambur tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta dan investor asing dalam pembangunan
· Devaluasi untuk meningkatkan ekspor non migas
REPELITA V
Prestasi:
· Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 persen
· Ekspor komoditas non migas meningkat
· Porsi pelunasan hutang 44,6 persen dari pengeluaran
Kondisi:
· Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
· Deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional
REPELITA VI
Kibijakan:
· Pemberian paket-paket deregulasi dalam bentuk penyusunan dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990 tentang koperasi, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12 tentang perpajakan
Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis.
Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara
Dinamis yakni jika penerimaan > pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan < pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.
Era Pembangunan Jangka Panjang II dan Globalisasi dalam kurun waktu 1994 – 2019.
Era globalisasi tahun 2020
Berdasarkan putaran Uruguay, segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan
Target REPELITA VI tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun:
· Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 6,2 persen
· Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5 persen
· Sektor industri 9 persen
· Sektor manufaktur diluar migas 10 persen
· Sektor jasa 6,5 persen
· Inflasi rata-rata 5 persen
· Ekspor nonmigas 16,5 persen
· Ekspor manufaktur 17,5 persen
· Debt Service Ratio 20 persen
· PDB Rp 2,150 trilliun
· Nilai Investasi Rp 660,1 trilliun atau 30,7 % dari PDB
· Dana dalam negeri : (a) Pemerintah (25,5 %) Rp 169,4 trilliun
(b) Swasta (69 %) Rp 454,1 trilliun
· Dana luar negeri (5,5 %) Rp 36,6 trilliun
Era PJPT II, BAPPENAS telah mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi;
(a) Skenario pertama (Optimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,9 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan akhir REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $3,000.
(b) Skenario kedua (Pesimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $2,330
Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:
a) Kemauan politik yang kuat
b) Stabilitas ekonomi dan politik
c) SDM yang lebih baik
d) Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat
e) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
0 Response to "Sistem Perekonomian Pemerintahan Orde Baru"
Post a Comment