Model Implementasi Kebijakan
Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam
tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom
up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model
elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan
kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom
up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.
Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses
politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya
ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi
para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik
dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai
aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum
mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
T.B. Smith mengakui, ketika
kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya
sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan
(Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada gambar 01 terlihat bahwa suatu
kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.
Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek
tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan
rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi
oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan
dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan.
Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik
individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah
perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.
Pada aspek pelaksanaan,
terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model
linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase
pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan
kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab
kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan
instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan
biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga
perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
pelaksana.
Berbeda dengan model linier,
model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis,
karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai
tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang
memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap
implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak
sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui
dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.
Pada gambar 03 terlihat bahwa
meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses
implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan
dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika
dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi
positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan
pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.
Jika model interaktif
implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan
yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle,
terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan
kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut
Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting
dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi
kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang
mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi
antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam
model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses
administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang
cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga
menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomesnya.
Selain model implementasi
kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses
Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20). Keduanya meneguhkan pendirian
bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting
dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut:
(i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang
lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam
proses implementasi.
Tanpa mengurangi kredibilitas
model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa
elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model
proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan,
kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi
kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya
termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle.
Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan
dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.
Sejalan dengan pendapat di
atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19) membuat Model Kesesuaian
implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses
pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam
pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan
kelompok sasaran program.
0 Response to "Model Implementasi Kebijakan"
Post a Comment